 |
| Ilustrasi jurnalis dikepung beasiswa-training/dok.SDLT |
AJI Jakarta dan Hivos selenggarakan Pelatihan Jurnalisme Investigasi dan Roadshow Jurnalisme Warga
Jakarta - Demi meningkatkan transparansi anggaran serta pengadaan barang dan jasa pada sektor pendidikan dan kesehatan, Hivos bekerja sama dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Jurnalisme Investigasi dan Roadshow Jurnalisme Warga. Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan dari Uni Eropa dan Hivos Open Contracting melalui program SPEAK (Strengthening Public Services through the Empowerment of Women-led Advocacy and Social Audit Networks).
Pada tahun 2019, pelatihan jurnalisme investigasi dan roadshow jurnalisme warga ini akan dilaksanakan di tiga kota: Semarang, Bojonegoro dan Jakarta. Di Semarang, kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 19 hingga 21 Juli 2019.
Beasiswa peliputan
Pelatihan jurnalisme investigasi ditujukan untuk meningkatkan kapasitas jurnalis lokal di setiap daerah. Di antara jurnalis yang dilatih, akan dipilih 2 jurnalis dari masing-masing kota untuk mendapatkan beasiswa peliputan (fellowship) guna menghasilkan liputan investigasi yang akan dipublikasikan melalui media lokal ataupun nasional.
Adapun dalam roadshow jurnalisme warga, masyarakat akan didorong untuk melakukan “monithon” (monitoring marathon) atau pengawasan publik secara berkelanjutan, dengan membagikan informasi terkait potensi pelanggaran di daerahnya melalui media sosial dan aplikasi JAGA. Di antara warga yang berbagi informasi melalui kanal tersebut, akan dipilih 6 orang untuk mendapatkan penghargaan atas partisipasinya dalam melakukan pengawasan publik.
AJI Jakarta inisiator kunci
Ketua AJI Jakarta, Asnil Bambani Amri menjelaskan latar belakang diadakannya pelatihan ini yakni untuk mendorong pemberantasan korupsi. Perilaku korupsi akan merajalela saat transparansi dan keterbukaan informasi terkait anggaran dan pengadaan barang dan jasa terabaikan. Hal itu semakin buruk jika publik dan jurnalis memiliki banyak kendala untuk melakukan pengawasan secara optimal.
“Selain akses informasi, warga dan jurnalis kesulitan dalam melakukan pengawasan dan membuat aduan pelanggaran karena di tingkat regulasi, penyusunan laporan pelanggaran harus menyertakan bukti-bukti hukum,” ujar Asnil.
Tanpa bukti hukum, kata Asnil, aduan publik justru menjadi senjata makan tuan. Warga yang kritis dapat dipidana atas tuduhan pencemaran nama baik. Maka itu, warga membutuhkan pengetahuan dan kemampuan untuk melakukan pengawasan secara terencana, sistematis dan terukur agar bisa meminimalisir ancaman hukuman yang ada. Hasil pengawasan warga kemudian dapat ditindaklanjuti oleh jurnalis melalui peliputan investigasi untuk menggali fakta dan bukti pendukung secara lebih mendalam.
Perang melawan korupsi
Sementara itu, Charles-Michel Geurts, Kuasa Usaha ad interim Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, mengatakan "Unsur yang sangat penting dalam perang melawan korupsi adalah peran masyarakat sipil dan media. Indonesia memiliki masyarakat sipil yang dinamis yang keberadaannya dijamin oleh hukum. Saya percaya ini adalah fitur kuat masyarakat Indonesia dan akan sangat diperlukan untuk perjuangan melawan korupsi".
Sementara itu, Ilham Saenong, Program Development Manager Freedom and Accountability Hivos Asia Tenggara, menjelaskan bahwa fokus isu dari kegiatan ini adalah pengawasan sektor pendidikan dan kesehatan, utamanya yang berkaitan dengan anggaran responsif gender (ARG) dan implementasinya di kedua sektor tersebut. Keterlibatan aktif perempuan sangat diharapkan dalam pengawasan ini.
"Pengadaan barang jasa, khususnya yang terkait pelayanan publik sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Perempuan merupakan aktor penting dan bukan hanya penerima manfaat, untuk memastikan bahwa pelayanan publik, misalnya dalam bentuk obat-obatan, sarana pendidikan, asupan gizi tambahan, dan lain-lain dari negara benar-benar sampai kepada seluruh warga."
Tentang SPEAK
SPEAK (Strengthening Public Services through the Empowerment of Women-Led Advocacy and Social Audit Networks) adalah program yang berupaya untuk melembagakan partisipasi masyarakat yang efektif dan konstruktif dalam perencanaan dan penggunaan anggaran daerah untuk mengatasi kemiskinan struktural dengan lebih baik. Program ini dilaksanakan atas dukungan dari Uni Eropa dan Kementerian Luar Negeri Belanda melalui Hivos Open Contracting.
Uni Eropa adalah kesatuan ekonomi dan politik yang unik antara 28 Negara Anggota. Bersama-sama, mereka telah membangun zona yang stabil, berlandaskan demokrasi dan pembangunan berkelanjutan sambil mempertahankan keanekaragaman budaya, toleransi dan kebebasan individu. Pada tahun 2012, Uni Eropa dianugerahi Penghargaan Nobel Perdamaian karena upayanya dalam menjunjung perdamaian, rekonsiliasi, demokrasi dan hak asasi manusia di Eropa. Uni Eropa adalah blok perdagangan terbesar di dunia; dan merupakan sumber dan tujuan investasi langsung asing terbesar di dunia. Secara kolektif, Uni Eropa dan Negara-negara Anggotanya adalah donor terbesar untuk Bantuan Pengembangan Resmi (ODA) dengan menyediakan lebih dari setengah ODA secara global.(Rilis)